Tiga Opsi Kendalikan BBM Tanpa Menaikkan Harga

Tiga Opsi Kendalikan BBM Tanpa Menaikkan Harga

KOMPAS Images/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Petugas mengisi bahan bakar premium di SPBU kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2012).

TERKAIT:

• Premium Dibatasi, Negara Hemat Rp 75 Triliun
• Pemerintah Dilema Menaikkan Harga BBM Bersubsidi
• KEN: Hapus Subsidi BBM untuk Mobil Pribadi
• Menkeu: Kendalikan BBM, Konversi Gas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah bergeming untuk mengambil sikap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal anggaran subsidi BBM sudah jelas membengkak.
Subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun, yang merupakan komponen subsidi. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pihaknya memiliki tiga opsi untuk mengendalikan BBM bersubsidi, tetapi tetap tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. "Pokoknya kita belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kita hanya konsentrasi pada pengendalian, penghematan, dan konversi. Itu serius betul tentang itu," kata Hatta selepas rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa (12/2/2013).
Khusus untuk pengendalian, pemerintah berencana mengendalikan distribusi BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Dalam waktu dekat, Pertamina akan mengendalikan distribusi BBM melalui mekanisme teknologi informasi (IT). "Bahkan kalau ada pengendalian sistem IT ini, anggaran subsidi BBM bisa berkurang di atas Rp 10 triliun-Rp 15 triliun," tambahnya.
Saat ini, seluruh persiapan pengendalian BBM bersubsidi dengan menggunakan IT memang sedang direncanakan Pertamina. Padahal, perusahaan lain yang juga menjadi distributor BBM, seperti AKR Corporindo, sudah menggunakan teknologi ini.
Kedua, penghematan. Hatta menginginkan penghematan konsumsi BBM bersubsidi terus dilakukan, yaitu dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan dinas pemerintah. Saat ini yang masih dalam tahap wacana adalah pembatasan BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi. Namun, realisasi jadwal dari aturan ini pun juga belum jelas.
Ketiga, konversi BBM ke gas. Saat ini, Pertamina sudah menganggarkan dana Rp 340 miliar untuk membangun tujuh stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang terhubung dengan pipa gas di kawasan Jabodetabek. Pembangunan satu SPBG memerlukan dana Rp 70 miliar. Namun, saat disinggung mengenai anggaran pemerintah yang terus defisit, khususnya dari neraca perdagangan, Hatta pun menjelaskan bahwa defisit anggaran negara masih aman, sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Yang penting kita tidak boleh melebihi angka itu. Kita harus konsisten dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini penting," tambahnya.

Editor :

Egidius Patnistik